Sejumlah perwakilan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menuntut untuk segera diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu terungkap saat perwakilan PPDI diterima Ketua DPR Agung Laksono didampingi Wakil Ketua Komisi II Idrus Marham dan Anggota Komisi X Bachruddin Nasori di ruang rapat Pimpinan DPR, Rabu (4/3). “Kami iri dengan Sekdes yang diangkat jadi PNS,” kata juru bicara PPDI Amat Untung. Menurutnya, perangkat desa yang datang ke Jakarta untuk menuntut menjadi PNS merupakan ujung tombak pemerintahan terendah di Indonesia yaitu pemerintahan desa. “Tentu kami ingin diangkat menjadi PNS,” tegasnya. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa tuntutan menjadi PNS bukan hanya aspirasi perwakilan yang hadir menghadap Ketua DPR tapi seluruh perangkat desa yang ada di Indonesia, baik yang datang ke Jakarta maupun tidak. “Semua yang ada diluar dan yang hadir menghadap mengharapkan menjadi PNS,” katanya. Sementara itu Wakil Ketua Komisi II Idrus Marham menilai tuntutan perangkat desa menjadi PNS merupakan bagian kecil dari sistim yang akan dibangun DPR. Menurutnya pembangunan wilayah Indonesia harus dimulai dari desa. “Berpikir jauh lagi, bagaimana mengelola potensi yang ada di desa guna kesejahteraan masyarakat desa,” kata Idrus. Hal senada diungkap Ketua DPR Agung Laksono yang menilai batasan masa kerja dan gaji merupakan bagian kecil dari sebuah sistim yang akan dibangun. Menurutnya perangkat desa dilindungi undang-undang. “Bukan bagian dari undang-undang,” katanya. Lebih jauh, Bachruddin Nasori berharap perangkat desa dapat diangkat menjadi PNS dalam waktu dekat. “Saya ingin seluruhnya diangkat menjadi PNS,” katanya. (bs)